PENGERTIAN KURS dan MACAM – MACAM KURS

• Pengertian Kurs

Nilai Tukar Mata Uang yang lainnya disebut Kurs, Menurut Paul R Krugman dan Maurice (1994 : 73) adalah Harga sebuah Mata Uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Menurut Nopirin (1996 : 163) Kurs adalah Pertukaran antara dua Mata Uang yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua Mata Uang tersebut. Menurut Salvator (1997 : 10) Kurs atau Nilai Tukar adalah Harga suatu Mata Uang terhadap Mata Uang lainnya.

Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari sutu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, Karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Bila semua kondisi lainnya tetap, depresiasi mata uang dari suatu negara terhadap segenap mata uang lainnya (kenaikan harga valuta asing bagi negara yang bersangkutan) menyebabkan ekspornya lebih murah dan impornya lebih mahal. Sedangkan apresiasi (penurunan harga valuta asing di negara yang bersangkutan) membuat ekspornya lebih mahal dan impornya lebih murah.

Kurs sangat penting dalam pasar valuta asing (foreign excahange market). Walaupun perdagangan valuta asing berlangsung di berbagai pusat keuangan yang tersebar di seluruh dunia, teknologi telekomunikasi modern telah mempertautkan mereka menjadi sebuah rangkaian pasar tunggal yang beroperasi 24 Jam setiap hari. Salah satu kategori penting dalam perdagangan valuta asing adalah perdagangan berjangka (forword trading), di mana beberapa pihak sepakat mempertukarkan mata uang di waktu mendatang atas dasar kurs yang mereka sepakati. Sedangkan kategori lainnya, yakini perdagangan spot (spot trading) langsung melaksanakan pertukaran tersebut (ini biasanya untuk keperluan-keperluan mendesak atau praktis).

Oleh karena kurs merupakan harga relative dari dua set, maka layak biala kurs dianggap sebagai harga asset itu sendiri. prinsip dasar penetapan harga asset adalah bahwa nilai asset saat ini ditentukan oleh perkiraan daya belinya di masa mendatang. Dalam mngevaluasi asset, para penabung (investor) selalu memperlihatkan aspek perkiraan imbalan (rate of return) yang dibuahkan asset itu, atau tingkat pertambahan nilai investasi yang tertanam dalam asset tersebut di waktu-waktu selanjutnya.Imbalan dari simpanan yang diperdagangkan di pasar valuta asing ditentukan oleh suku bunga (interest rate) dan perkiraan perubahan kurs.

Keseimbangan dalam pasar valuta asing mensyaratkan adanya kondisi interest parity, yakni suatu kondisi di mana berbagai simpanan dalam mata uang apa pun menawarkan perkiraan imbalan yang sama besarnya (bila diukur atau dihitung dengan satuan yang sama). Bila suku bunga dan perkiraan kurs masa mendatang tetap, kondisi interest parity menjamin adanya keseimbangan kurs. Kurs yang tengah berlaku juga dipengaruhi oleh berbagai perubahan atas perkiraan kurs untuk waktu mendatang. Sebagai contoh, apabila terjadi kenaikan perkiraan kurs dolar/DM untuk masa yang akan datang, maka jika suku bunga tetap, kurs dolar/DM yang tengah berlaku akan meningkat.

Kurs dapat pula disebut sebagai perbandingan nilai. Dalam pertukaran dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai/harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang disebut dengan kurs.

 

• Macam-macam kurs
  • Kurs  beli,  yaitu  kurs  yang  digunakan  apabila  bank atau  money  changer membeli valuta asing atau apabila kita akan menukarkan valuta asing yang kita miliki dengan rupiah.
  • Kurs  jual,  yaitu  kurs  yang  digunakan  apabila  bank atau  money  changer menjual  valuta  asing  atau apabila kita  akan  menukarkan  rupiah  dengan valuta asing yang kita butuhkan.
  •  Kurs tengah, yaitu  kurs antara kurs jual dan  kurs beli  (penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua).

 

 

 

 

• Penentuan kurs dan faktor yang mempengaruhi
  • Kurs tetap

Dapat terjadi karena dua hal: kurs devisa tetap standar emas, yaitu dengan mengaitkan nilai suatu mata uang dengan emas.

Terdiri dari 4 macam kurs valuta asing, yaitu:

1. kurs paritas arta yasa, menunjukkan perbandingan berat emas yang diperoleh dengan menukarkan satu satuan uang sebuah negara dengan satu satuan uang negara lain.
2. kurs titik ekspor emas, yaitu kurs valuta asing tertinggi dalam sistem standar emas.
3. kurs titik impor emas, yaitu kurs valuta asing terendah dalam sistem standar emas.
4. kurs valuta asing yang terjadi, merupakan kurs yang bergerak naik turun di sekitar kurs paritas arta yasa.

• kurs devisa tetap standar kertas pemerintah menetapkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara laindan berusaha mempertahankannya dengan berbagai macam kebijaksanaan.
• Kurs bebas

Terjadi bila perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan mata uang negara laindibiarkan untuk ditentukan secara bebas oleh tarik menarik kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem kurs bebas sering disebut sebagai kurs devisa mengambang.

• Kurs mengambang terkendali

Disebut juga dengan kurs distabilkan. Kurs bebas seperti yang telah disebutkan di atas sering menimbulkan ketidaktentuan kurs valuta asing, sehingga negara diharapkan dapat menerapkan pengendalian atau penstabilan kurs pada batas yang wajar. Pada dasarnya dalam sistem mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga bebas bergerak naik maupun turun. Namun supaya tidak terjadi gejolak yang terlalu dahsyat, yang kriterianya ditentukan oleh Bank Sentral, pemerintah dapat campur tangansampai batas-batas tertentu.

 

Bentuk-bentuk intervensi pemerintah dapat berupa:

a.         Mengambang bersih. Terjadi jika campur tangan pemerintah tidak langsung, yaitu dengan pengaturan tingkat bunga.

b.         Mengambang kotor. Terjadi jika campur tangan pemerintah secara langsung, yaitu dengan menjual atau membeli valuta asing.

 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada perubahan kurs valuta asing, yaitu:

a.    Permintaan dan penawaran valuta asing

b.    Perubahan harga barang ekspor

c.    Inflasi

d.    Perubahan peraturan pemerintah

e.    Perkembangan perekonomian

f.    Pergeseran selera masyarakat ke barang impor.

 

Pengertian dan dampak Inflasi ,Overstatement

v  Pengertian Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.

v  Penggolongan Inflasi

Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi). Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1.                        Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2.                        Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3.                        Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

4.                        Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

v  Penyebab terjadinya Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll. Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan. Inflasi desakan biaya (Ingg: cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

v  Faktor – faktor yang mempengaruhi Inflasi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:587), ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi:

§  DemandPull Inflation

Timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga ke atas untuk menyeimbangkan penawaran dan pennintaan agregat.

§  Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang efektif.

Sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation tetapi juga dipengaruhi oleh :

¨  Domestic Inflation

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga barang secara umum di dalam negeri.

¨  ImportedInflation
Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang.

v  Cara mengatasi inflasi

Usaha untuk mengatasi terjadinya inflasi harus dimulai dari penyebab terjadinya inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya. Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar. Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

1.      Kebijakan Moneter, segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini meliputi:

a.       Politik diskonto, dengan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikan suku bunga bank, hal ini diharapkan permintaan kredit akan berkurang.

b.      Operasi pasar terbuka, mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual SBI

c.       Menaikan cadangan kas, sehingga uang yang diedarkan oleh bank umum menjadi berkurang

d.      Kredit selektif, politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit

e.       Politik sanering, ini dilakukan bila sudah terjadi hiper inflasi, ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965 yang melakukan pemotongan uang dari Rp.1.000 menjadi Rp.1

2.      Kebijakan Fiskal, dapat dilakukan dengan cara:

a.       menaikkan tarif pajak, diharapkan masyarakat akan menyetor uang lebih banyak kepada pemerintah sebagai pembayaran pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

b.      Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

c.       Mengadakan pinjaman pemerintah, misalnya pemerintah memotong gaji pegawai negeri 10% untuk ditabung, ini terjadi pada masa orde lama.

3.      Kebijakan Non Moneter, dapat dilakukan melalui:

a.       Menaikan hasil produksi, Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga akan menjadi turun.

b.      Kebijakan upah, pemerintah menghimbau kepada serikat buruh untuk tidak meminta kenaikan upah disaat sedang inflasi.

c.       Pengawasan harga, kebijakan pemerintah dengan menentukan harga maksimum bagibarang- barang tertentu.

v  Dampak Inflasi

a.       Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

b.      Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada Pengusaha kecil).

c.       Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

 

v  Cara mengatasi inflasi

Usaha untuk mengatasi terjadinya inflasi harus dimulai dari penyebab terjadinya inflasi supaya dapat dicari jalan keluarnya. Secara teoritis untuk mengatasi inflasi relatif mudah, yaitu dengan cara mengatasi pokok pangkalnya, mengurangi jumlah uang yang beredar.
Berikut ini kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi inflasi:

a.       Kebijakan Moneter, diantaranya :

—  Politik diskonto

—  Operasi pasar terbuka

—  Menaikan cadangan kas

—  Kredit selektif

b.      Kebijakan Fiskal, diantaranya :

—  Menaikkan tarif pajak

—  Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah

—  Mengadakan pinjaman pemerintah

c.       Kebijakan Non Moneter, diantaranya :

—  Menaikan hasil produksi

—  Kebijakan upah

—  Pengawasan harga

Standar Akuntansi Inggris

Inggris

A.    Karakteristik Akuntansi di Inggris

Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespons terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu, secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainya, tapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai professional. Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth dan Seventh Directive. Pada saat yang sama, standar akuntansi dan proses penyusunan standar telah menjadi lebih otoritatif.

            Warisan akkuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar. Inggris merupakan Negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Konsep kewajaran penyajiandari hasil dan posisi keuangan (kebenaran dan kewajaran) juga berasal dari inggris. Pemikiran akuntansi professional dan praktiknya dikirimkan ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan inggris termasuk hong kong, india, Kenya, selandia baru, Nigeria, singapura, dan afrika selatan.

B.     Adakah pengaruh system pemerintahan dan bentuk Negara terhadap Standar Akuntansi di Inggris

Menurut saya terdapat pengaruh antara system pemerintahan dan bentuk Negara terhadap Standar Akuntansi di Inggris karena Negara inggris adalah Negara yang menganut system Kerajaan dimana Rajalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara tersebut.

C.    Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Dua sumber utama untuk standar akuntansi keuangan di Kerajaan Inggris adalah undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi. Kegiatan perusahaan – perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut undang-undang perusahaan. Undang-undang tersebut telah diperbarui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, pada tahun 1991 EU  Directive diimplementasikan, menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Perusahaan – perusahaan boleh memilih dar format neraca alternative dan empat format akun laba dan rugi. Undang-undang tahun 1981 juga menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar:

1. Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual
2. Aset dan Kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah
3. Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun.
5. Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang seang dihitun.

Undang-undang tersebut berisi aturan valuasi yang luas yang didalamnya akun bisa didasarkan pada harga perolehan atau biaya sekarang.

            Companies Act pada tahun 1985 menggabungkan dan memperluas legislasi lebih awal dan diubah pda tahun 1989 untuk mengakui EU Seventh Directive. Undang-undang ini menfharusakan adanya penggabungan lapoan keuangan, walaupaun penggabungan sudah merupakan praktik standar. Ketentuan hukum merupakan sesuatu yang umum dan memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan atar kasus.

D.     Enam dewan akuntansi di Kerajaan Ingris berikut ini dihubungkan memaliu Consultative Committee of Accountancy Bodies (CCAB), yang dibentuk pada tahun 1970.

1. The Institute of Chartered Accountants In England and Wales
2. The Institute of Chartered Accountants In England in Ireland
3. The Institute of Chartered Accountants In England in Scotland
4. The Association of Chartered Certified Accountants
5. The chartered Institute on Managemant Accountants
6. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

Hingga 2000, standar audit merpakan tanggung jawab sebuah dewan dari CCAB. Pada tahun tersebut Accountancy Foundation dibentuk untuk mengatur dan mengawasi profesi audit.

E.     Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan biasanya mencakup:

1. Laporan direktur
2. Akun laba dan rugi serta neraca
3. Laporan arus kas
4. Laporan keseluruhan laba dan rugi
5. Laporan kebijakan akuntansi
6. Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
7. Laporan auditor
8. Penghitungan akuntansi
9. Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama kurang dari 20 tahun
10. Aset-aset dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan keduanya
11. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya
12. Persediaan dihitung berdasarkan FIFO atau rata-rata
13. Pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode hutang dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan

Laporan direktur menyebutkan aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi politik serta sumbangan amal. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar harus menyertakan laporan mengenai penguasaan bersama dengan pengungkapan mengenai gaji direktur, komite audit dan kendali internal, dan sebuah pernyataan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Laporan keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar mengenai keadaan dan keuntungan perusahaan. Untuk mencapai hal ini, informasi tambahan mungkin diperlukan, dan dalam keadaan tertentu persyaratannya bisa dikesampingkan. Yang terakhir dikenal juga dengan “ Pengesampingan yang adil dan benar”.

Laporan keuangan grup hanya diwajibkan untuk neraca perusahaan induk. Kendali “perusahaan” cabang terjadi ketika perusahaan induk. Keistimewaan lain laporan keuangan inggris adalah bahwa perusahaan – perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan criteria ukuran perusahaan.

 

Penghitungan Akuntansi

Inggris memperbolehkan adanya metode akusisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Namun syarat-syarat penggunaan metode penggabungan sangat terbatas sehingga hamper tidak pernah digunakan. Di bawah metode akusisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari asset bersih yang diakusisi.

Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi , revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya.

Pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Biaya provisi pension dan kepetingan pengunduran diri lainnya harus dihitung secara sistematis dan rasional pada periode selama jasa pegawai ditunjukkan.

Semua perusahaan inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan, jadi inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan – perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga.

SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI SINGAPURA

Artikel ini adalah artikel pertama dalam serangkaian artikel yang disiapkan oleh Janus Corporate Solutions untuk memberikan pedoman umum mengenai standar akuntansi di Singapura. Harap dicatat bahwa ini bukan sebuah kompilasi komprehensif standar atau nasihat profesional tapi hanya gambaran luas materi pelajaran.

 

LATAR BELAKANG

 

Badan usaha di seluruh dunia melaporkan kinerja keuangan mereka melalui pelaporan keuangan. Secara historis, format pelaporan keuangan telah bervariasi dari satu negara ke negara lain dan praktek keuangan masing-masing negara pelaporan mengikuti seperangkat prinsip, aturan, atau konvensi yang berkembang dalam lingkungan politik, hukum, ekonomi, dan budaya dari negara itu. Laporan keuangan akibatnya sering kekurangan comprehensibility internasional dan penerimaan.

 

Dalam dunia global saat ini, informasi keuangan yang sebanding, transparan, dan dapat diandalkan merupakan dasar untuk kelancaran fungsi pasar modal global. Oleh karena itu, kebutuhan untuk standar sebanding pelaporan keuangan telah menjadi penting karena pertumbuhan dramatis dalam jumlah, mencapai, dan ukuran perusahaan multinasional, investasi langsung asing, lintas-perbatasan pembelian dan penjualan efek, serta jumlah asing sekuritas listing di bursa efek.

 

Standar akuntansi terdiri dari seperangkat prinsip dan praktek pemerintahan untuk pengobatan berbagai transaksi keuangan. Tujuan utama dari standar akuntansi adalah untuk menetapkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang berhubungan dengan transaksi dan peristiwa yang penting dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Pernyataan ini memberikan informasi tentang kinerja, posisi dan arus kas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan keuangan. Para pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan badan-badan mereka dan masyarakat umum. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang berbeda mereka untuk informasi.

 

Kekuatan pendorong yang paling penting dalam pengembangan standar akuntansi internasional adalah International Accounting Standards Board (IASB) – independen, penetapan standar akuntansi tubuh Yayasan IFRS. Tujuan umum dari IASB adalah untuk memajukan harmonisasi praktek akuntansi melalui perumusan standar akuntansi dan untuk mempromosikan penerimaan mereka di seluruh dunia. Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang dikeluarkan oleh IASB secara luas digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kesehatan keuangan usaha. Keandalan dan kualitas kerangka kerja yang tinggi tetapi panjang dan rumit.

 

STANDAR AKUNTANSI DI SINGAPURA

 

Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRs.

 

Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang mereka berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan.

 

Set keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.

 

SINGAPURA STANDAR AKUNTANSI UNTUK BADAN KECIL

 

Dalam dunia yang terus berubah dan menuntut, standar akuntansi semakin menjadi lebih kompleks. Hal ini membuatnya lebih dan lebih sulit bagi usaha kecil untuk merasa yakin bahwa mereka berada dalam kepatuhan. Mengikuti SFRs penuh sulit bagi entitas ukuran kecil dan menengah (UKM), karena mereka menemukan persyaratan untuk menjadi beban pada sumber daya yang berharga kecil mereka. Seperti di banyak negara lain, UKM merupakan bagian terbesar dari perusahaan yang beroperasi di Singapura.

 

Sebagai ukuran untuk mengatasi kebutuhan spesifik dari internasional UKM IASB mengeluarkan IFRS khusus untuk UKM pada tahun 2009. Setelah ini, Dewan Standar Akuntansi (ASC) dari Singapura juga mengumumkan penerbitan Singapore Financial Reporting Standard (SFR) untuk Entitas Kecil pada November 2010.

 

Para SFRs untuk Entitas Kecil merupakan kerangka alternatif SFRs penuh untuk entitas yang memenuhi syarat di Singapura. SFRs untuk SE berkaitan erat dengan IFRS untuk Entitas Kecil, dan itu dikeluarkan setelah berkonsultasi rumit dengan stakeholder. Ini memberikan standar pelaporan keuangan opsional untuk entitas kecil untuk melaporkan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011.

 

Tujuan dari SFRs untuk SE adalah untuk memberikan beberapa bantuan kepada entitas kecil dari sesuai dengan SFRs penuh sambil memastikan kualitas, transparansi dan komparatif, yang dapat bermanfaat bagi komunitas investasi dan pengguna laporan keuangan lainnya.

 

Sebuah perusahaan Singapura yang didirikan atau cabang Singapura perusahaan asing yang memenuhi syarat untuk menerapkan SFRs untuk SE disediakan –

 

Hal ini tidak akuntabel

Ini menerbitkan tujuan umum laporan keuangan untuk pengguna eksternal

Ini adalah entitas kecil. Entitas memenuhi syarat sebagai entitas kecil jika memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria berikut: \

Jumlah pendapatan tahunan tidak lebih dari S $ 10.000.000

Jumlah aset bruto tidak lebih dari S $ 10.000.000

Total jumlah karyawan tidak lebih dari 50

Harus dicatat bahwa SFRs untuk SE berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 dan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk SFRs disederhanakan, suatu entitas harus memenuhi kriteria untuk masing-masing dua tahun sebelumnya berturut-turut. Sebuah entitas yang memenuhi syarat di bawah kriteria dapat mematuhi standar sampai jatuh keluar dari ambang ukuran untuk dua periode pelaporan berturut-turut dan dalam kasus seperti itu perusahaan harus mengikuti SFRs penuh.

 

Sebuah anak perusahaan dari perusahaan induk yang mengikuti SFRs penuh masih bisa mengadopsi SFRs untuk UKM, disediakan, itu memenuhi kriteria yang ditentukan.

 

Pertimbangan

 

Sampai saat ini semua entitas terdaftar di Singapura terlepas dari ukuran yang mengikuti SFRs penuh. Sekarang ada SFRs terutama untuk entitas kecil, perusahaan yang memenuhi syarat untuk standar baru harus mempertimbangkan beberapa poin penting sebelum mengadopsi SFRs untuk SE. Perusahaan juga harus meninjau rencana pertumbuhan mereka dan sifat usaha mereka sebelum penerapan standar tersebut. Beberapa masalah yang perlu diteliti adalah

 

Transisi biaya – biaya pelatihan, sistem akuntansi dan perangkat lunak

Masa Depan rencana – Rencana untuk IPO, kemungkinan bisnis melebihi ambang batas ukuran

Kelompok pertimbangan – dampak terhadap perusahaan pemegang

Pembiayaan – Lembaga keuangan dan pemberi pinjaman mencari pernyataan penuh SFRs

 

Perusahaan marjinal yang berada di ambang melanggar ambang ukuran akan lebih baik mengikuti SFRs penuh daripada terombang-ambing antara standar. Demikian juga, perusahaan yang terbiasa dengan SFRs penuh, mereka milik kelompok atau dimiliki oleh perusahaan induk yang mengikuti SFRs penuh dan perusahaan, yang akan terpengaruh secara negatif oleh pengobatan beberapa elemen akuntansi di bawah versi sederhana, harus menahan diri dari mengadopsi SFRs untuk SE.

 

Singkatnya SFRs disederhanakan untuk entitas kecil akan ideal untuk perusahaan startup dan perusahaan yang menemukan masalah dengan SFRs penuh dan perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya tidak digunakan oleh pihak eksternal.

 

Set lengkap Standar Akuntansi Singapura tersedia di Standar Akuntansi Dewan Singapura.

 

Pada dasarnya standar akuntansi merupakan pengumuman atau ketentuan resmi yang dikeluarkan badan berwenang di lingkungan tertentu tentang pedoman umum yang dapat digunakan manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi, laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kebenarannya. Standar akuntansi juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum sebagai acuan untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, standar akuntansi memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

 

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupa penjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan.

 

 

 

Nah yang akan dibahas adalah praktik akuntansi yang ada di Singapura. Di Singapura adopsi penuh Standar Akuntansi Internasional tidaklah menjadi masalah. Regulator di negara ini telah meminta perusahaan di Singapura untuk mengikutiSingapore Reporting Standards (FRS) mulai 1 Januari 2003 dan FRS sendiri diadopsi dari AIS. Sampai April 2005 Singapura telah mengadopsi semua Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh IASB, kecuali AIS No.40 tentang Investment Property, yang direvisi oleh IASB dan berlaku pada 1 Januari 2005, sehingga untuk hal tersebut Dewan Standar Singapura memberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2007.

 

Singapore Standar Pelaporan Keuangan (FRSs) adalah standar akuntansi yang diatur dalam Singapore Companies Act. Para FRSs yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi (ASC), yang dibentuk oleh Departemen Keuangan. Perusahaan asing tercatat di bursa efek Singapura mungkin menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. The FRSs erat model setelah SAK, dengan modifikasi tertentu untuk tanggal efektif dan ketentuan transisi, persyaratan pengukuran terhadap sifat kembali sebelum suatu tanggal tertentu, dan kriteria pengecualian untuk konsolidasi, akuntansi ekuitas atau konsolidasi proporsional.

 

Beberapa contoh Standar Akuntansi di Singapura,adalah sebagai berikut:

FRS 2 – Persediaan

standar akuntansi menyediakan persyaratan dan pedoman akuntansi persediaan. Standar ini menawarkan panduan untuk menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunan ke nilai realisasi bersih. Hal ini juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

 

 PSAK 2

Ketika persediaan yang dijual, nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan terkait diakui.Biaya persediaan harus diberikan dengan menggunakan rumus biaya yang pertama-in, first-kami (FIFO) atau rata-rata tertimbang. Persediaan harus diukur pada biaya yang lebih rendah dan nilai realisasi bersih.

 

      FRS 18 Pendapatan
Tujuan PSAK 18 standar akuntansi adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang dihasilkan selama perjalanan bisnis. Masalah utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan kapan mengakui pendapatan.

 

PSAK 18

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui pada saat itu kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke entitas.
Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Pendapatan harus diukur dengan nilai pasar wajar dari penerimaan atau piutang.

The Casual Vacancy by JK Rowling

[No. 300]
Judul : The Casual Vacancy
Penulis : JK. Rowling
Penerjemah : Esti A Budihabsari, Rini Nurul Badriah, Andityas Prabantoro
Penerbit : Qanita
Cetakan : I, November 2012 – Tebal : 596 hlm, hard cover.

Dimulai dengan peristiwa kematian Barry Fairbrtoher (40 thn) , salah seorang anggota Dewan Kota Pagford akibat stroke di tempat parkir club golf dimana ia dan istrinya hendak merayakan ulang tahun pernikahan mereka.
Kematian Barry Fairbrother secara tiba-tiba tentu saja menimbulkan kehebohan di kota kecil Pagford, selain menimbulkan duka dalam, secara politis kematian Barry Fairbrother juga menimbulkan The Casual Vacancy atau kekosongan kursi jabatan dewan kota. Kekosongan jabatan inilah yang kemudian diincar oleh tiga penduduk kota Pagford yaitu Miles Howard, putra Mollison Howard yang merupakan penduduk terpandang Palgford, Simon Price, ayah dari dua anak yang temperamental dan suka memukul istri dan anak-anaknya, dan Club Wall, seorang kepala sekolah. Mereka masing-masing mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan anggota dewan kota Pagford
Namun pencalonan ketiga kandidat tersebut tidak berjalan mulus, saat ketiga kandidat melakukan kampanye, tiba-tiba dalam website resmi Plagford smuncul pesan yang mengungkap aib para kandidat dewan kota itu oleh seseorang yang mengaku sebagai The Gost of Barry Fairbother. Lagi-lagi penduduk Pagford menjadi heboh akibat kemunculan pesan-pesan dari si ‘hantu Barry Fairbrother’ ini.
Selain dihebohkan oleh kemunculan pesan-pesan misterius, kematian Barry Fairbrother juga ternyata membawa dampak yang sangat tidak terduga oleh beberapa keluarga di Plagford sehingga berujung pada tragedi yang menyesakkan hati penduduk kota Plagford.

Contoh Kasus Pelanggaran Etika Bisnis oleh PT.Megasari Makmur

Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah, dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia.

 

Obat anti-nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif Propoxur dan Diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang menganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati dan kanker lambung.

 

HIT yang promosinya sebagai obat anti-nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan Propoxur tetapi juga Diklorvos (zat turunan Chlorine yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia). Obat anti-nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1 A (jenis semprot) dan HIT 17 L (cair isi ulang). Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan, setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti-nyamuk HIT.

ANALISIS :

Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang berbeda yang bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan perusahaan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan bersama-sama itu?

Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan, masing-masing secara moral bertanggung jawab.

Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional, yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok, dan konsekuensinya tindakan kelompoklah, bukan tindakan individu, yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Kaum tradisional membantah bahwa, meskipun kita kadang membebankan tindakan kepada kelompok perusahaan, fakta legal tersebut tidak mengubah realitas moral dibalik semua tindakan perusahaan itu. Individu manapun yang bergabung secara sukarela dan bebas dalam tindakan bersama dengan orang lain, yang bermaksud menghasilkan tindakan perusahaan, secara moral akan bertanggung jawab atas tindakan itu.

Namun demikian, karyawan perusahaan besar tidak dapat dikatakan “dengan sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan bersama itu” untuk menghasilkan tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru tulis, atau tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar, sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang itu.

Kita mengetahui bahwa Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam system dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.

Dari kasus diatas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran perusahaan besarpun berani untuk mmengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya . dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernafasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung.

Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya tapi seharusnya perusahaan jugamemikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya.

 

Penyelesaian Masalah yang dilakukan PT.Megasari Makmur dan Tindakan Pemerintah

Pihak produsen (PT. Megasari Makmur) menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT Aerosol Baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT Aerosol Baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari Pemerintah. Pada tanggal 08 September 2006 Departemen Pertanian dengan menyatakan produk HIT Aerosol Baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga (N0. RI. 2543/9-2006/S).Sementara itu pada tanggal 22 September 2006 Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia.

 

Undang-undang

Jika dilihat menurut UUD, PT Megarsari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu :

1. Pasal 4, hak konsumen adalah :

Ayat 1 : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Ayat 3 : “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

PT Megarsari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumennya tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka.Akibatnya, kesehatan konsumen dibahayakan dengan alasan mengurangi biaya produksi HIT.

1. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah :

Ayat 2 : “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

PT Megarsari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, dimana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida, harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh dimasuki lagi.

1. Pasal 8

Ayat 1 : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Ayat 4 : “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran”

PT Megarsari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk HIT tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut.Seharusnya, produk HIT tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya.

1. Pasal 19 :

Ayat 1 : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Ayat 2 : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Ayat 3 : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”

Menurut pasal tersebut, PT Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen.

 

Tanggapan :

 

PT. Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak di lakukan secara sungguh –sungguh karena produk tersebut masih ada dipasaran.

Pelanggaran Prinsip Etika Bisnis yang dilakukan oleh PT. Megarsari Makmur yaitu Prinsip Kejujuran dimana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumennya mengenai kandungan yang ada pada produk mereka yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan perusahaan juga tidak memberi tahu penggunaan dari produk tersebut yaitu setelah suatu ruangan disemprot oleh produk itu semestinya ditunggu 30 menit terlebih dahulu baru kemudian dapat dimasuki /digunakan ruangan tersebut.

Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan asal tidak merugikan pihak mana pun dan tentu saja pada jalurnya. Disini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya karena dengan meletakkan keselamatan konsumen diatas kepentingan perusahaan maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan / loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.

 

The Role of The Professional Accountant

Keprihatinan Masyarakat 

 

Joan dan Miguel berargumen tentang bagaimana mereka akan merespon jika siapa pun meminta mereka apakah profesi akuntansi harus berbicara tentang kekurangan dalam laporan keuangan. Miguel mengatakan dia akan bertahan dengan peran tradisional akuntan sementara Joan, dia akan berbicara mengenai isu-isu yang dia tahu sesuatu tentang itu berarti banyak untuk masa depan. Jika saya merujuk pada buku yang menjelaskan tentang bagaimana harus akuntan profesional, saya pikir Joan benar. Karena apa pun pilihan seperti, profesi akuntansi harus membuat pilihan itu untuk menjaga kepercayaan yang melekat dalam hubungan fidusia: pertama dengan publik, kemudian dengan profesi, kemudian dengan klien/majikan, dan akhirnya dengan profesional individu. Tempat pertama dari semua adalah publik. Ini adalah nilai-nilai etis yang akan memaksa profesional untuk mengenali dan mengungkapkan fakta. Tanpa nilai-nilai etis, kepercayaan yang diperlukan untuk suatu hubungan fidusia tidak dapat dipertahankan, dan hak diperbolehkan profesi akuntansi akan terbatas, mungkin mengurangi efektivitas profesi independen dapat membawa kepada masyarakat.(Based on page 57 and 59 – The Role of The Professional Accountants).

 

Pilihan Manajemen

 

 

• Stakeholder yang terlibat dalam keputusan ini?

 

Anne distagne sebagai ceo konstruksi inc. hubungan Dan menuntut kesalahan sebagai chief financial officer . (kepala pejabat keuangan)

 

• Apa isu-isu etis terlibat?

 

Membawa keuntungan mereka turun, menyatakan bahwa beberapa dari mereka konstruksi pekerjaan yang tidak sejauh awalnya berpikir begitu mereka akan mencakup lebih rendah persentase keuntungan yang diharapkan pada setiap keuntungan pekerjaan mereka, berpura-pura dari mereka jalan keuntungan  mereka dikelola dengan baik dan tabungan keuntungan mereka saat ini untuk tahun berikutnya.

 

•  Apa yang harus dilakukan ?

 

Sue telah menghadapi sebuah pilihan yang sulit. Ia telah menjaga pekerjaannya dan jadi kredibilitas tankado seperti seorang profesional. Sue telah mengungkapkan fakta dan harus berperilaku seperti professional. Karena jika sue ingin menjadi seorang profesional akuntan, dia harus dipersiapkan untuk bertindak selalu dengan integritas, tidak hanya kadang-kadang. Loyalitas, adalah berutang pertama untuk kepentingan umum dan lalu ke arah profesi akuntansi melalui observasi  dari prinsip-prinsip diartikulasikan pada keluarga kode etik dan standar

 

ETIKA PROFESI AKUNTANSI

No. 2. Alasan mengapa suatu perusahaan harus memperlakukan keadilan pada karyawan ?

Bukti tekanan publik untuk keadilan lebih dan ekuitas sudah tersedia. Keinginan untuk ekuitas dalam pekerjaan telah menghasilkan undang-undang, peraturan, kondisi kepatuhan dalam kontrak, dan program tindakan afirmatif dalam perusahaan. Bayar program ekuitas telah mulai muncul untuk menyesuaikan perbedaan antara gaji untuk pria dan wanita. Undang-undang perlindungan konsumen telah diperketat ke titik bahwa filosofi lama “pembeli berhati-hatilah,” yang cenderung melindungi perusahaan besar, telah berubah menjadi “berhati-hatilah vendor,” yang menguntungkan dalam konsumen individu. Obat tes untuk karyawan telah jauh lebih hati-hati ditangani untuk meminimalkan kemungkinan temuan palsu. Semua ini adalah contoh di mana tekanan publik telah membawa perubahan melalui legislatif atau pengadilan kelembagaan untuk keadilan dan ekuitas lebih dan diskriminasi kurang, dan karena itu akan hampir mustahil untuk membalikkan. Memang, tren jelas. (Hal 4, paragraf terakhir)

No. 4. Dalam keadaan apa tekanan kompetitif menyebabkan standar etika yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan ?

Perkembangan pasar global telah menyebabkan pembuatan dan pengadaan produk di seluruh dunia. Restrukturisasi accomepanying telah viewet sebagai memungkinkan produktivitas lebih besar dan biaya yang lebih rendah dengan tingkat yang lebih rendah dari pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, tekanan pada individu digunakan untuk maintaint pekerjaan mereka mungkin tidak mereda dengan meningkatnya produksi, atau, mengingat persaingan yang lebih besar, akan volume yang lebih besar tentu meningkatkan keuntungan, sehingga tekanan pada perusahaan mungkin tidak akan kembali ke tingkat yang dialami di masa lalu. Sebagai akibatnya, perusahaan akan dapat mengandalkan kembali ke profitabilitas untuk mengembalikan risiko perilaku tidak etis untuk tingkat mantan. Ini akan muncul bahwa kembali ke tingkat risiko mantan wil tergantung pada lembaga rezim baru etis-perilaku manajemen dan tata kelola. (hal 5-6, paragraf 2)

No.6.  Mengapa standar etika yang tinggi penting untuk klien akuntan professional?

Pertama, ada mitos bahwa bisnis tidak mampu menjadi etis karena terlalu banyak kesempatan akan diberikan atas keuntungan untuk dimaksimalkan atau bahwa eksekutif tidak mampu untuk mengalihkan perhatian mereka dari keuntungan atau laba akan jatuh. Bahkan, penelitian menunjukkan keuntungan jangka pendek meningkat serta menurun ketika tujuan sosial yang diperhitungkan oleh eksekutif. Namun, dua perspektif jangka panjang juga memperkuat kasus bahwa sosial dan tujuan keuntungan dapat mencampur menguntungkan. Yang pertama adalah sebuah studi oleh Max Clarkson (1988), yang peringkat kinerja sosial perusahaan lebih dari enam puluh dalam skala diubah Wartick dan Cochran (1985) dan menemukan bahwa di atas rata-rata kinerja sosial beberapa etis reksa dana, seperti Parnassus dana (AS) dan investor Summa Fund (Kanada), telah melampaui yang dari New York Stock Exchange yang diukur oleh Standard & Miskin  (S &  P) indeks bursa saham toronto 300 indeks, dan indeks tertimbang dari 400 layar secara etis disaring U.S. saham Domini sosial indeks (1999) sering melebihi S & P 500. Perspektif ini tidak konklusif dan tidak lengkap, juga mereka menjelaskan kausalitas. Mereka harus, bagaimanapun, memberikan beberapa kenyamanan eksekutif yang mendengar argumen theoritical bahwa kesehatan masyarakat dan bisnis di dalamnya saling bergantung tetapi yang bimbang pada profitabilitas menerapkan struktur multi-tujuan.

Aspek kedua Friedman argumen yang telah mengikis sejak pertama kali diusulkan adalah akurasi yang keuntungan panduan alokasi sumber daya untuk penggunaan terbaik mereka untuk masyarakat. Pada 1970, ketika Friedman mulai untuk mengartikulasikan keuntungan-sumber hubungan, itu hampir tidak biaya dinisbahkan kepada udara dan air yang digunakan dalam proses manufaktur, juga adalah biaya yang signifikan yang dinisbahkan untuk pembuangan atau perawatan dari limbah. Sejak 1980-an, biaya ini disebut eksternalitas telah meroket dan namun mereka masih belum sepenuhnya dimasukkan dalam menghitung keuntungan untuk tahun untuk mencemari perusahaan di bawah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sering, polusi biaya lahir oleh dan dikenakan biaya terhadap keuntungan perusahaan, kota, atau pemerintah, sehingga hubungan keuntungan penggunaan sumber daya maksimum untuk hubungan perusahaan jauh lebih kurang mengarahkan daripada Friedman awal yang direncanakan. Seperti biaya yang terkait dengan ini dan lainnya eksternalitas meningkat, sumber daya-keuntungan menggunakan hubungan Janji untuk menjadi kurang  berguna kecuali kerangka perhitungan laba tradisional diubah atau dilengkapi. Mungkin akuntansi atau lingkungan skema dimana perusahaan membeli polusi kredit akan menghasilkan beberapa bantuan dari dilema ini, di masa depan.

Akhirnya, Milton Friedman mengungkapkan pandangan dirinya bahwa keuntungan adalah dicari dalam hukum dan etika adat masyarakat. Ini tidak dihargai oleh banyak orang yang berdebat untuk keuntungan-hanya dalam bentuk yang paling kuat, dan sangat erat.  Jelas, kekacauan akan dihasilkan  jika bisnis dilakukan di lingkungan yang benar-benar tidak dilarang . Kerangka kerja minimum aturan sangat penting untuk bekerja efektif, biaya rendah pasar kita dan perlindungan semua peserta.Peningkatan regulasi merupakan salah satu respon terhadap perilaku keterlaluan,atau untuk etika kebutuhan masyarakat meningkat.  Apa yang palingmenguntungkan-satunya pendukung gagal , lihat bahwa alternatif untuk meningkatkan regulasi pemerintah adalah meningkatkan diri dari penekanan etika pemerintah dan perilaku yang lebih baik.

Untuk alasan ini, mandat laba-satunya perusahaan berkembang ke salah satu mengakui saling ketergantungan bisnis dan masyarakat. Keberhasilan di masa depan akan tergantung pada sejauh mana bisnis dapat menyeimbangkan keuntungan dan tujuan sosial. Hal ini, pada gilirannya, akan mustahil untuk mengelola kecuali pemerintahan baru dan struktur pelaporan muncul. Jika tujuan etis dan ekonomi tidak dapat diintegrasikan  seimbang dengan sukses, dan kepentingan pemegang saham terus mendominasi orang-orang dari para pemangku kepentingan, ketegangan antara bisnis dan masyarakat akan terus tumbuh. (hal 8-9)

No.8. Haruskah eksekutif dan direksi dikirim ke penjara untuk mempertanggungjawabkan      perbuatan mereka terhadap perusahaan dan karyawan ?

Jika pelanggaran etika yang dilakukan karyawan sebuah perusahaan dikarenakan perintah atasan (executive & direktur) yang hanya mementingkan keuntungan saja tanpa memperhatikan atau menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, maka perlu diberi peringatan baik hukuman pidana maupun membayar denda. Akan tetapi, jika memang kesalahan itu murni dari kelalaian karyawan perusahaan, maka para pemimpin perusahaan (executive & direktur) tidak dapat dihukum. (hal 10-12, paragraf 1)

No. 10. Mengapa unsur tiga pendekatan dalam pengambilan keputusan penting untuk akuntan   professional ?

Sebuah apresiasi sedang berlangsung perubahan laut di lingkungan etika untuk bisnis adalah penting untuk pemahaman informasi tentang bagaimana profesionalakuntan harus menafsirkan kode profesi mereka sebagai karyawan perusahaan.Pada saat yang sama, meskipun masyarakat mengharapkan akuntan profesional untuk menghormati nilai-nilai profesional objektivitas, integritas kerahasiaan, dan,yang dirancang untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat, karyawan-akuntanharus merespon ke arah manajemen dan kebutuhan pemegang saham saat ini.Berkompromi  sulit, Di masa depan, akan ada pelarian kurang dari sorotan perhatian publik dan bahaya yang lebih besar dalam masalah ucapan dengan mengedipkan mata dan anggukan atau dengan menyapu mereka di bawah karpet. Akuntan profesional harus memastikan bahwa nilai-nilai etika mereka saat ini dan bahwa mereka siap untuk bertindak pada mereka terbaik untuk melaksanakan peran mereka. Munculnya perusahaan multidisiplin, yang meliputi para profesional seperti pengacara dan insinyur, untuk menyediakan lebih luas jaminan dan layanan lainnyamembutuhkan akuntan profesional untuk menjadi sangat waspada terhadap konflik di mana nilai-nilai dan kode profesional lainnya berbeda dari profesi akuntansi. (hal 14, paragraf 3)

THE ETHICS ENVIRONMENT

2. Why are we more concerned now than our parents were about fair treatment of employees?

Keberadaan kode etik keprofesian merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan besarnya tuntutan publik terjadap dunia usaha yang pada umumnya mengedepankan etika dalam menjalankan akivitas bisnisnya. Tuntutan ini kemudian direspon dengan antara lain membuat kode etik atau kode perilaku. Scwhartz (dalam Ludigdo, 2007) menyebutkan kode etik sebagai dokumen formal yang tertulis dan membedakan yang terdiri dari standar moral untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan dan organisasi. Sementara fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai standar etis yang tinggi dalam bisnis (kavali., dkk, dalam Ludigdo, 2007). Atau secara prinsip sebagai petunjuk atau pengingat untuk berprilaku secara terhormat dalam situasi-situasi tertentu.

4. Under what circumstance would competitive preassures lead to higher ethical standards in a corporation?

Peningkatan persaingan membuat para akuntan publik dan profesi lain menjadi lebih sulit untuk berperilaku secara profesional. Meningkatnya persaingan membuat banyak kantor akuntan lebih berkepentingan untuk mempertahankan klien dan laba yang besar. Peningkatan persaingan juga menyebabkan banyak kantor akuntan menerapkan falsafah dan praktik yang sering disebut sebagai praktik bisnis yang disepurnakan. Hal ini meliputi penyempurnaan praktik penerimaan tenaga kerja dan personalia, manajemen kantor yang lebih baik, dan iklan yang lebih efektif.

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan. Bagi kauntan publik, sangat penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya. Sebagian pemakai tidak memiliki kompetensi dan waktu untuk melakukan evaluasi. Kepercayaan masyarakat tehadap kualitas jasa profesional meningkat jika profesi menunjukkan standar kerja dan perilaku yang tinggi.

6. Why is it important for the clients of professional accountants to be ethical?

Etika dalam auditing sangt penting karena hal ini merupakan suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan Publik merupakan kepentingan masyarkat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

Profesi akuntan memegang peranan yang penting dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Publik akan mengharapkan akuntan untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya serta sesuai dengan kode etik professional AKDA.

8. Should executive and directors be sent to jail for the acts of their corportion’s employees?

Sanksi Pelanggaran Etika:

1. Sanksi Sosial : Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri, tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil, ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian hukuman yang diterima akan ditentukan leh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dsb, pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama.
2. Sanksi Hukum : Sanksi ini diberikan oleh pihak berwengan, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya suatu KUHP.

Jadi, apabila executive atau directors melakukan pelanggaran maka harus dihukum sesuai dengan besar kesalahan yang diperbuat.

10. Why is it important for a professional accountants to understands the ethical trends discussed in this chapter?

Etika secara harfiah bermakna pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Etika secara terminologi kemudian berkembang menjadi suatu konsep yang menjelaskan tentang batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa, akan suatu hal untuk dilakukan dalam suatu pekerjaan tertentu. Istilah kode etik muncul untuk menjelaskan tentang batasan yang perlu diperhatikan oleh seorang profesional ketika menjalankan profesinya. Seperti halnya profesi-profesi yang lain, Akuntan juga mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang Akuntan menjalankan perannya. Pemahaman yang cukup dari seorang Akuntan tentang kode etik, akan menciptakan pribadi Akuntan yang profesional, kompeten, dan berdaya guna. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang kode etik, seorang Akuntan akan terkesan tidak elegan, bahkan akan menghilangkan nilai esensial yang paling tinggi dari profesinya tersebut.

 NILDA TARTILLA, 20209986 / 4EB07

Digital Marketing

Digital marketing is the use of digital sources based on electronic signal like Internet, digital display advertising and other digital media such as television, radio, and mobile phones in the promotion of brands and products to consumers. Digital marketing may cover the more traditional marketing areas such as Direct Marketing by providing the same method of communicating with an audience but in a digital fashion.

Digital marketing – Pull versus Push

Two different forms of digital marketing exist

Pull digital marketing in which the consumer must actively seek the marketing content often via web searches or the recipient has given permission to receive content that is sent to the consumer by email, text message and web feed. Websites, blogs and streaming media (audio and video) are also examples of pull digital marketing. Articles with specific target / topic are a great source to pull interested viewers. In each of these, users have to link to the website to view the content. Only current web browser technology is required to maintain static content. However, additional internet marketing technologies (search engine optimization) may be required to attract the desired consumer demographic.

Push digital marketing technologies in which the marketer sends a message without the consent of the recipients, such as display advertising on websites and news blogs. Email, text messaging and web feeds can also be classed as push digital marketing when the recipient has not given permission to receive the marketing message. (This is also known as spam). Push technologies can deliver content immediately as it becomes available and are better targeted to their consumer demographics, although audiences are often smaller, and the costs of creation and distribution are higher. Push digital marketing technologies are more proper when done with the prior permission, the concept called as permission marketing. This is also more ethical. Permission can be obtained either through subscriptions, or consent to send email etc.

Example company : BukuKita.com

In the fields of strategic management, marketing strategy and business strategy, digital strategy is the process of specifying an organization’s vision, goals, opportunities and initiatives in order to maximize the business benefits of digital initiatives to the organization. These can range from an enterprise focus, which considers the broader opportunities and risks that digital potentially creates (e.g., changes in the publishing industry) and often includes customer intelligence, collaboration, new product/market exploration, sales and service optimization, enterprise technology architectures and processes, innovation and governance; to more marketing and customer-focused efforts such as web sites, mobile, eCommerce, social, site and search engine optimization, and advertising.

Overview

There are numerous approaches to conducting digital strategy, but at their core, all go through four steps:

1. identifying the opportunities and/or challenges in a business where online assets can provide a solution;
2. identifying the unmet needs and goals of the customers that most closely align with those key business opportunities and/or challenges;
3. developing a vision around how the online assets will fulfill those business and customer needs, goals, opportunities and challenges, and
4. prioritizing a set of online initiatives which can deliver on this vision. Within each of those stages, a number of techniques and analyses may be employed.

Identifying the key opportunities and/or challenges in a business

• Stakeholder interviews

Includes one-on-one interviews, group interviews and workshops with a company’s senior management, marketing and sales, operations and service stakeholders with a goal of understanding the business strategy, challenges and opportunities, products, organization, processes, supply chain and vendors, distributors, customers, and competitive landscape, as well as the potential role of their online assets.

• Competitive analysis

Includes evaluations of a company’s main competitors and potential substitutes with the goal of understanding a company’s strengths and weaknesses relative to their competitors and potential substitutes. While this often includes steps found in traditional marketing competitive analysis, such as products, prices, etc. Competitive analysis for Digital Strategy includes two unique items:

• Heuristic evaluation

An evaluation by a usability expert of the usability and user experience of a company’s online assets compared and contrasted to those of it competitors and potential substitutes.^[3]

• Features/functionality analysis

An evaluation of the features and functionality provided by a company’s online assets, compared and contrasted to those of its competitors and potential substitutes.

• Financial analysis

An analysis of a company’s financial data (which may include everything from public financial statements to private ERP data) with the goal of understanding the financial impact (positive and negative) that certain changes would have on a company.

 

Identifying the unmet needs and goals of the customers

Customer interviews

Includes one-on-one interviews and focus groups with a company’s customers with a goal of understanding customers behaviors, needs, goals and perceptions of the company and their industry both in the broadest business context as well as specifically online. In addition to standard marketing strategy methodologies and questions, customer interviews for Digital Strategy may includes usability testing, an analysis of how effective customers are at using the online assets developed by a company for their intended purposes. In digital strategy this is used to uncover usability barriers in the present state that may prevent the accomplishment to the online vision.

• Ethnographic research

An analysis of customer behaviors in their environment, for example: field observations of shoppers at a store. In addition to standard ethnographic research, digital strategy may include video taping of a customer using their computers or specific computer applications or web sites.

• Web analytics

An analysis of the usage patters of a company’s online assets with the goal of better understanding customer behavior as well as identifying strengths and weakness of the company’s current online offerings. This may include understanding how many people are visiting a web site, what are the most popular pages, what are the most popular paths, where are people coming from, where do they drop off, how long do they stay, etc.

• Performance Assessment: Review of effectiveness of current digital technologies. Barriers. Needs.
• Funnel analysis

A specific methodology for web analytics where the company’s online assets are modeled as a sales funnel, with a visit or impression representing a new leads, a certain page or action in the web site considered a conversion (such as a user hitting the purchase confirmation page) and specific pages in the web site representing specific stages of the sales funnel. The goal of the analysis is to provide insight into the overall conversion rate as well as the key weak points of the funnel (the stages in which the largest percentages of users drop out of the funnel).^[4]

• Analytical CRM

An analysis of a company’s customer databases and information repositories with the goal of segmenting customers into homogeneous groups across one or more dimension of behavior, demographics, value, product or marketing message affinity, etc. In digital strategy this often includes the online customer registration database which companies use to provide access to their customer specific, protected areas.

• Multi-channel analysis

An analysis of a customers behavior (such as their purchase behavior or their service behavior) that looks across all the different channels in which customers interact with a company’s products or information. There are lots of different ways to do this, be a representative example would be, a company focuses on the customer purchase process (how a customer becomes aware of a product, how a customer develops the intent to purchase a product, and how a customer actually purchases the product). The analysis would look at which channels (example: phone, catalog, retail store, web site, 3rd party search engine, etc.) a customer uses at which stage of the purchase process, attempts to understand why each channel is used, and evaluates the company’s strengths or weaknesses in that particular channel for that particular stage of the process.^[5]

• Statistical surveys

An approach to collection customer feedback in a quantitative manner from a large population. In digital strategy, surveys may be used to validate or invalidate key questions raised in more qualitative exercises such as customer interviews and focus group. Depending on the breadth of the survey population and the degree of variation within the population, survey results may be segmented to form homogeneous groups across one or more dimension of behavior, demographics, value, product or marketing message affinity, etc. Surveys are often conducted online using web intercepts, e-mail lists, or 3rd party panels, although phone surveys or other offline means may sometimes be used when they are questions as to the online savvy-ness of a particular target population.

Developing a vision and prioritizing a set of online initiatives

• Business plan or case

A spreadsheet with supporting documentation that quantifies the investments and returns over time that will result from the execution of the online strategy. The Business plan also defines the Key Performance Indicators (KPIs) that will be used to measure and evaluate the success of the online strategy.

• Technical assessment

A design of a technical architecture which will meet the needs of the business vision and conform to the business plan and roadmap. This is often done as a gap analysis where the current technical architecture is assessed. A future technical architecture, which meets the needs of the online vision, is designed. The gaps between the current state and future state are identified, and a series of initiatives or projects to fill those gaps are developed and sequenced.

• Organizational and process assessment

Similar to a technical assessment, organizational and process assessments look at the changes that need to be made to an organization and its processes in order to achieve the online vision. They may involve a series of business process reengineering projects focused on the areas of an organization most affected by the online initiatives.

• Portfolio management

A way of prioritizing various initiatives by comparing their cost of implementation to their expected business benefits. This is often done by creating a two by two matrix where cost of implementation runs along the x-axis (from high cost to low cost) and expected business benefit runs along the y-axis, from low benefit to high benefit. Individual initiatives or projects are then plotted on the matrix in terms of their calculated costs and benefits and priorities are determined according to which projects will provide the greatest benefit for the least amount of cost.

• Online media plan

A plan detailing the allocation of media spending across online media (as of 2007, this includes: search engine marketing, banner advertising, and online affiliate networks) usually as part of the customer acquisition or retention portions of the digital strategy. Since 2007, social media has become increasingly important in engaging with customers both for marketing and customer support purposes, which particularly benefits smaller businesses.

• Proof of concept

Graphics representations or comps of key ideas or processes of the digital strategy. These are often created in order to better communicate a key concept or to build excitement among stakeholders when building consensus or socializing a digital strategy.

• Roadmap

A high-level project plan which details the durations and dependencies of all the initiatives in the digital strategy. The roadmap will often include checkpoints to assess the progress and success of the digital strategy.

• Measurement plan

A description of the key performance indicators used to measure the effectiveness of the digital strategy as well as the process for collecting and sharing the information. The measurement plan usually covers the financial, operational, and e-business metrics and their relationships.^[7][8]

• Governance model

The organizational structure, roles, and process description of the operational entity the will manage the initiatives in a digital strategy. The governance model describes who is responsible for what, how decisions are made, how issues are escalated, and how information on the performance of the projects is communicated within the organization.

Role of personas in digital strategy

As of 2007, a trend in digital strategy is the use of personas as a framework for using customer information to prioritize online initiatives. Personas are character sketches which represent a typical member of one customer segment and highlights their needs, goals and behaviors. Because it is representative of a customer segment, it allows decision makers to prioritize various features based on the needs of the segment. Because it is a character sketch, it is sometimes easier for decision makers to internalize the key needs of the segment than it would be by reading reams and reams of data. A typical approach is to create the segment based on customer analysis such as customer interviews, ethnographic research, and statistical surveys. Then assemble key decision makers or stakeholders, present the findings of the personas, and use them to kick start a brainstorming session around different online initiatives which can meet the personas needs and goals.^[9]

Execution of a digital strategy

Historically, execution of a business or digital strategy is done as a big bang, with large initiatives such as site redesigns and transactional systems taking 6–12 months to develop and often an additional 6–12 months before they deliver any results. As of 2007, a trend has emerged where companies adopt a more iterative approach to rolling out their strategies, one which leverages a series of smaller tests, which are carefully measured and analyzed and used to modify or optimize the digital strategy. An example of this test-measure-optimize-scale approach is that a company might take some key pages on their site and test a number of versions of those pages with different marketing messages, design approaches, user experience optimizations, navigation optimizations, and even new features and functions using a multivariate or A/B test. The company would then identify the page which had the best combination of changes in terms of some key business metric (such as conversion), analyzing the results to understand which changes where most instrumental in affecting the high conversion rate, and applying those learnings to future pages and future tests (conversion optimization). The advantage of this approach is that in the long run, it tends to be more successful in delivering business results, because each step is measured and adjusted for. In addition, it tends to favor smaller (less risky, less expensive) steps rather than larger (more risky, more expensive) initiatives before getting the payback.^[10] The disadvantage is that over time this approach tends to converge on a solution (local optimum), not necessarily the best solution (global optimum) that might have been reached if a company starts from scratch instead of building each step on the previous one. Another disadvantage is that although this solution tends to favor smaller, more incremental changes, there is often a larger up front cost to setting up all the measurement systems and staffing a company with the right analysts and change processes to react to these tests in a timely and effective manner. As a result, companies often adopt a mix of big bang efforts augmented by some smaller, more iterative efforts as part of their overall strategy. A person who is primarily focused on digital strategy may be referred to as a digital architect or digital strategist and a person who executes a digital strategy may be referred to as a digital marketing engineer.